Subsidi BBM; kebijakan dua sisi mata uang yang sangat kontradiksi!!!!

Harga Minyak mentah global, pelan-pelan merangkak!!!!!

Sudah bukan rahasia lagi, siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini dari partai manapun akan dipusingkan dengan kebijakan tentang subsidi BBM… yah… BBM bersubsidi mempunyai dua sisi mata uang yang sangat-sangat kontradiksi, yaitu populis dan efektif… Kebijakan subsidi BBM di negeri ini mempengaruhi banyak hal, hampir semua sektor ekonomi juga akan terpengaruh oleh kebijakan subsidi BBM ini..  sehingga baru  aja berwacana harga BBM bersubsidi akan naik, sudah pasti gejolak masyarakat sudah bermunculan…. ya… sungguh-sungguh sensitif!!!

Pengambilan kebijakan BBM bersubsidi ini didasari pada harga minyak mentah global, dimana saat ini harga minyak mentah dunia jenis light sweet berada di kisaran 100 US$/ barrel, bahkan sempat menyentuh angka 112 US$/barrel, akibat dari pergolakan politik di Timur Tengah… Kenaikan harga minyak mentah global ini sudah tentu mempengaruhi anggaran subsidi BBM pada APBN kita.. karena asumsi harga minyak mentah di Indonesia tetap 87 US$/barrel… dengan kondisi seperti ini maka anggaran belanja pemerintah berpotensi akan semakin defisit. Hal ini dikarenakan tingginya harga minyak mentah yang berlaku secara global ditambah konsumsi masyarakat pada BBM bersubsidi yang semakin bertambah. Cara paling mudah untuk menambal defisit APBN adalah melalui pembatasan subsidi atau menaikkan harga BBM bersubsidi… namun kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang sangat tidak populis bagi siapapun Presidennya… :D

Kuota BBM Bersubsidi..

Untuk tahun ini kuota BBM bersubsidi dianggarkan  38,5 juta kiloliter, Jumlah kuota subsidi tersebut bisa saja tidak dibatasi. Dan bisa membengkak menjadi 42,5 juta kiloliter, jumlah ini setara dengan Rp 7 trilliun rupiah…… Angka 38,5 juta kiloliter untuk tahun ini kelihatannya akan sulit untuk dipertahankan… Sampai bulan ini saja, di berbagai daerah banyak terjadi kelangkaan akan BBM bersubsidi ini, dan alasan kelangkaannya juga sama, yaitu kuota untuk bulan berjalan sudah habis. Konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat memang terjadi peningkatan akibat bertambah banyaknya kendaraan yang dimiliki masyarakat dan juga akibat  kendaraan mewah yang beralih menggunakan BBM bersubsidi imbas dari meroketnya harga BBM non subsidi….

Subsidi itu untuk siapa sih???

Kebijakan subsidi BBM ini sebenarnya ditujukan untuk melindungi konsumen kalangan menengah kebawah dan para pelaku industri kecil-menengah yang masih memanfaatkan BBM dengan jenis-jenis tersebut. Dan hanya tiga jenis bahan bakar yang dikonsumsi oleh kalangan menengah kebawah yang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tiga jenis bahan bakar tersebut adalah premium, minyak tanah, dan solar.

  • Premium = Rp 4500,-/ liter
  • minyak tanah = Rp 6500,-/ liter
  • solar = Rp 4500,-/ liter.

Namun kebijakan seperti ini justru banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak mobil mewah dan kendaraan berpelat merah masih saja mengkonsumsi BBM jenis ini…. Hal seperti itulah yang juga turut serta sebagai penyumbang membengkaknya kuota BBM bersubsidi yang seharusnya hanya untuk kalangan menengah ke bawah. Timbul pertanyaan; kenapa banyak mobil mewah yang beralih menggunakan premium??? ini tidak lain akibat meroketnya harga minyak mentah global. Harga BBM non subsidi termasuk Pertamax menggunakan acuan harga minyak mentah dunia itu. Dampak dari meroketnya harga minyak mentah dunia adalah harga bahan bakar non subsidi yang termasuk didalamnya Pertamax sudah pasti ikut naik. Saat ini gap antara BBM bersubsidi dengan non subsidi cukup lebar, yang berkisar antara 4.500 – 4.650,-… Selisih yang cukup menggoda… :D …. 1 liter pertamax dapat 2 liter premium….

Tidak mudah membatasi BBM Subsidi…

Membatasi subsidi BBM bukanlah perkara gampang. Banyak wacana pembatasan  subsidi BBM yang semuanya kandas tanpa realisasi. Yah… subsidi BBM itu sudah sejak pemerintahan yang dulu-dulu sudah ada dan juga belum semua lapisan masyarakat kita yang banyak duitnya sehingga mampu membeli BBM non subsidi.. Beberapa wacana pembatasan subsidi BBM yang hanya tinggal wacana ;

  • Pembatasan subsidi BBM untuk sepeda motor. Opsi ini agak janggal !!!  Masyarakat lapisan menengah ke bawah banyak yang hanya mempunyai sepeda motor sebagai sarana transportasi. Lha terus kalo subsidi BBM untuk sepeda motor di hilangkan, berarti sepeda motor harus minum BBM non subsidi. Disatu sisi subsidi untuk R4 tidak dihilangkan.. Itu artinya Subsidi BBM akan dinikmati masyarakat kalangan menengah  ke atas… seandainya opsi Ini betul-betul dipilih maka subsidi benar-benar salah sasaran…. Terlalu!!!!
  • Pembatasan subsidi untuk R4 kecuali mobil plat kuning (umum)… yah kelihatannya masuk akal namun nantinya kebijakan ini bisa saja menimbulkan masalah baru. Penumpang akan kesusahan mencari angkutan umum!!! loh kok bisa??? Banyak sopir angkot yang nantinya akan beralih menjadi penjual bensin eceran ketimbang narik penumpang…
  • Subsidi pertamax. Pertamax akan disubsidi sehingga harga pertamax bisa dipatok dengan harga Rp 7500,-/ liter dan berfluktuasi harganya sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Diharapkan dengan harga pertamax yang di 7,500,-/liter, masyarakat lapisan menengah  ke atas beralih ke Pertamax sedangkan sektor industri kecil-menengah dan masyarakat kalangan menengah kebawah yang kurang mampu tetep  menggunakan BBM bersubsidi. Opsi ini juga masih menyisakan tanda tanya… Apakah masyarakat menengah keatas mau beralih kembali ke Pertamax, mengingat selisih harga pertamax dan premium masih 3.000,-/liter????
  • Membuat selisih harga BBM bersubsidi dan non subsidi sekitar 100-150,-/liter… Kebijakan yang kayaknya tidak akan pernah diambil oleh pemimpin negeri ini… :D Dampak dari kebijakan ini sangat besar terutama bagi kalangan masyarakat kalangan menengah ke bawah… dan ini pasti akan menuai protes besar-besaran dari masyarakat…. harga barang akan merangkak naik dan kenaikan harga barang sudah pasti yang nanggung adalah masyarakat…. Kebijakan seperti ini akan memicu naiknya  tingkat inflasi hingga 1,4% per tahun. Angka inflasi akan menjadi 6,4%-6,5% meleset 1,4% dari proyeksi pemerintah sebesar 5% yoy…. Kebijakan ini tentu bukanlah kebijakan yang populer di mata masyarakat, dan pasti akan menurunkan citra politik pemerintah yang berkuasa di mata masyarakat  … :D … walaupun sebenarnya kebijakan ini cukup efektif mengurangi pembengkakan anggaran pemerintah.
  • Menaikkan harga Premium dan solar menjadi 7,350-7,400,-/liter… Walaupun pembatasan subsidi BBM seperti ini akan memberatkan kalangan menengah ke bawah, namun kebijakan ini cukup rasional… Diharapkan dengan kebijakan seperti ini, banyak masyarakat yang beralih menggunakan BBM non subsidi karena selisih harganya tidak terlalu jauh…

Jika Pembatasan /Pencabutan Subsidi BBM tetep dilakukan, maka;

  1. Benahi sarana transportasi publik. Apabila kondisi sarana transportasi publik masih seperti sekarang yang jauh dari kata nyaman dan layak dan murah, maka tidak akan mudah bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Nah…. kalo masyarakat masih enggan beralih ke sarana transportasi publik maka bisa dipastikan konsumsi BBM bersubsidi juga tidak akan jauh berkurang…
  2. Apabila sudah dilakukan pembenahan pada sektor transportasi publik menjadi nyaman dan layak serta murah, dan masyarakat sudah berbondong-bondong beralih dari kendaraan pribadi ke sarana transportasi publik maka Pemerintah harus mulai melakukan pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor, baik R2 maupun R4…  (ini yang akan protes adalah produsen otomotif :D serta FBY, FBH, FBS, FBT dlll)…  Sekarang ini untuk memiliki kendaraan pribadi bukanlah sesuatu yang sulit, sangat-sangatlah mudah, baik prosesnya maupun kemudahan dalam kreditnya… Salah satu dampak dari kemudahan ini tidak lain adalah membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi…

**** Istirahat dulu,,,, mau ngasap dulu ya…… :D ….****

Distribusi BBM bersubsidi.

Yang boleh mendistribusikan BBM bersubsidi..

Dalam Perpres No.71 Tahun 2005 badan usaha tetap boleh ikut lelang adalah badan usaha telah memenuhi persyaratan-persyaratan. Antara lain persyaratan teknis, finansial dan komersial. Jadi tidak hanya monopoli Pertamina saja!!! Semua badan usaha yang memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Perpres No.71 tahun 2005, boleh mengikuti lelang PSO BBM bersubsidi…

Berikut salinan putusan Perpres No.71 Tahun 2005… agak panjang :D

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.

2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

4. Subsidi Jenis BBM Tertentu per liter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Ttertentu setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter Jenis BBM Tertentu.

5. Mid Oil Platt’s Singapore (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.

6. Harga Patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.

7. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pengaturan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam Peraturan Presiden ini meliputi Jenis BBM Tertentu, perencanaan penjualan darti Badan Usaha dan ketentuan ekspor dan impor.

Pasal 3

Penetapan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Badan Pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai jenis, perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;

b. Menteri berdasarkan usulan Badan Pengatur menetapkan jenis, perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;

c. Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan jenis, perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi Jenis BBM Tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jenis BBM Tertentu dan perencanaan volume kebutuhan tahunan serta perencanaan volume penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

Pasal 5

Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

Pasal 6

(1) Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan lelang.

(2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

a. perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;

b. jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;

c. untuk mengatasi kondisi kelangkaan BBM;

d. kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau

e. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) BBM untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan lelang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur.

Pasal 7

Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha.

Pasal 8

(1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Menteri menetapkan Harga Patokan dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu kepada konsumen tertentu.

(2) Menteri menetapkan Harga Patokan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.

(3) Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 9

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang mengekspor Jenis BBM Tertentu.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan impor Jenis BBM Tertentu apabila produksi kilang minyak dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional Jenis BBM Tertentu.

(3) Pelaksanaan impor Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Badan Usaha setelah mendapat rekomendasi Menteri dan izin Menteri Perdagangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal Badan Usaha selain PT Pertamina (Persero) belum ada yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada tanggal 23 November 2005, PT Pertamina (Persero) ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh Indonesia.

(2) Pelaksanaan dan jangka waktu penugasan PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengatur.

Pasal 11

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dilakukan oleh Badan Pengatur.

(2) Badan Pengatur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 12

Menteri dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagai pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tahun ini tidak hanya Pertamina yang mendistribusikan BBM bersubsidi.

Masyarakat tahunya hanya PT Pertamina yang menyalurkan BBM bersubsidi, namun sebenarnya ada 2 perusahaan yang tahun ini turut menemani Pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi, yaitu  PT AKR Corporindo Tbk dan PT Petronas Niaga Indonesia. Cuman dua badan usaha niaga sektor tersebut menjual BBM bersubsidi diluar Jawa Bali. Hal itu dimaksudkan untuk mengisi daerah-daerah atau titik yang selama ini belum terdapat pelayanan pendistribusian BBM bersubsidi. Ketiga badan usaha tersebut akan mendistribusikan kuota volume BBM Puclic Service Obligation (PSO) untuk jenis premium, solar dan minyak tanah sebesar 38, 5 juta Kilo Liter (KL). Untuk premium sebesar 23, 190 KL dan solar 23.190 serta minyak tanah berkisar 2 juta KL. Dengansebagai berikut:

  • Pertamina sebesar 38,467,396 juta KL (99,68 %),  premium 23.157 KL (99,86 %), Mitan 2.315 KL (100 %), solar 12.994 KL (99,31 %)
  • AKR 103.220 KL (0,27 %), premium 12.410 KL (0.05%),  solar 90.510 KL (0,69%)
  • Petronas 20.440 KL (0,05%), premium 20.440 KL (0,09 %) solar 20.440 KL (0,05%)

Siapakah yang bertanggung jawab mengawasi distribusi BBM bersubsidi???

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 2001, Pemerintah tetap berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kepanjanga tangan pemerintah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi adalah BPH Migas ( Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi ), sesuai PP No.67 tahun 2002. Namun tugas itu sangatlah berat bagi BPH Migas, karena berdasarkan PP No.67 tahun 2002 BPH Migas hanya terdiri dari anggota komite dan direktur, sementara di bawah direktur langsung kelompok kerja. Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) BPH migas mengawasi penyaluran BBM di lebih dari 400 kabupaten di seluruh Indonesia sangatlah tidak berimbang, jadi ya.. akibatnya seperti ini…. banyak penyelewengan BBM bersubsidi dimana-mana…

Untuk lebih jelasnya Instansi apa yang berwenang dan tugasnya apa, silahkan dilihat pada tabel di bawah ini ;

Institusi

Tugas

Kewenangan

DESDM/ DITJEN MIGAS Menyusun kebijakan Makro distribusi dan pengawasan; Menetapkan volume distribusi BBM Menetapkan kebijakan harga. Memberikan dan mencabut Izin Usaha Menerapkan sanksi administratip
BPH MIGAS Melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM; Menetapkan alokasi volume BBM; Menyusun sistem distribusi BBM. Merekomendasikan pencabutan izin usaha Mencabut izin wilayah distribusi niaga BBM
POLRI Penegakkan hukum Penyidikan dan penyusunan BAP dalam rangka pendistribusian jenis BBM tertentu.
KEJAKSAAN AGUNG Menindaklanjuti hasil penyidikan dari POLRI Melaksanakan prosedur penuntutan hukum
TIMDU Koordinasi terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap dampak kenaikan harga BBM; Koordinasi pengawasan dan pengendalian penanggulangan penyalahgunaan BBM. Koordinasi pengawasan pengendalian pemantauan di lapangan menghimpun data maupun informasi yang diperlukan dari semua instansi maupun pemerintah
BADAN USAHA DIBERI PENUGASAN PSO/ PERTAMINA Menyiapkan saluran distribusi seperti yang ditugaskan oleh BPH Migas. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pendistribusian BBM sesuai dengan penugasan. Melakukan pembinaan terhadap jaringan distribusi (Kewenangan Pertamina hanya sampai pangkalan) Memutuskan hubungan kerja dan memberikan sanksi administratip pada penyalur.
Lembaga Independen non Pemerintah
  1. Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan oleh publik terhadap jaringan distribusi.
  2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik terhadap jenis BBM tertentu
  3. Memfasilitasi pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu (subsidi)
Mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil pemantauan dan pengawasan kepada stakeholder.
PPNS DESDM Melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan UU No 22/2001 Melakukan penyelidikan & penyidikan bersama-sama dengan POLRI dalam rangka Pendistribusian jenis BBM tertentu.
DEPERIN Melaksanakan pengembangan dan pembinaan industri termasuk industri yang menggunakan jenis BBM tertentu.
  1. Menetapkan jenis industri.
  2. Memberikan dan mencabut ijin Usaha.
  3. Memantau konsumsi BBM industri
PEMDA KAB/KOTA Melaksanakan pengawasan pendistribusian jenis BBM tertentu di wilayah hukumnya. Menetapkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan HET Melakukan pengawasan terhadap alokasi pendistribusian jenis BBM tertentu

Kenapa sering terjadi kelangkaan BBM bersubsidi??

Saya tidak jauh-jauh memberikan contoh kelangkaan BBM bersubsidi, karena di kotaku, kota Bontang Kaltim, kelangkaan BBM bersubsidi sering terjadi… sehingga antrian kendaraan mengular sampai di jalan-jalan…. Kenapa sih kelangkaan itu bisa terjadi??? Kelangkaan BBM ini tidak saja terjadi kotaku, namun juga terjadi di berbagai kota di Indonesia…

Biasanya masyarakat langsung akan menvonis, penyebab kelangkaan BBM bersubsidi disebabkan oleh Pertamina, padahal tidak hanya Pertamina saja yang menjadi sebab langkanya BBM bersubsidi. Ingat pada pembahasan diatas, tahun 2011 ini tidak hanya Pertamina yang mendapat kontrak pendistribusian PSO BBM bersubsidi, namun juga ada AKR Coorporation dan Petronas walaupun quantity mereka kecil…

Dalam suatu daerah baik tingkat 2 maupun tingkat 1 sudah ditentukan quota masing-masing dalam hal “jatah” BBM bersubsidi ini. Kuota subsidi BBM suatu daerah mengacu kepada APBN. Nah kalo ternyata dalam suatu daerah tersebut mengalami kelebihan kuota ( over kuota) akibat meningkatnya pertumbuhan dan daya beli masyarakat maka akan berdampak kelangkaan BBM bersubsidi ini.

Kelangkaan BBM bersubsidi juga bisa disebabkan oleh tersendatnya distribusi dari Pertamina ato perusahaan yang ditunjuk. Banyak hal yang menyebabkan tersendatnya distribusi BBM bersubsidi ini, seperti ; banjir, kapal tangker tidak bisa sandar di pelabuhan, kemacetan jalan dan lain sebagainya…

Ada juga kelangkaan BBM yang diakibatkan oleh kesalahan pengusaha SPBU. Di Pertamina sistem yang digunakan adalah Cash and Carry ato bahasa premannya adalah ” ada uang ada barang” :D . Nah disini terkadang pengusaha tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pengusaha terlambat menyetor ke bank. Dan akibatnya adalah Pertamina tidak mengirim barang ke mereka.

Bagaimana kalo Kuota dalam suatu daerah sudah over???

Untuk menutupi kekurangan BBM bersubsidi di suatu daerah, Pertamina dapat menambah kuota. Namun Pemda setempat yang harus mengajukan penambahan kuota kepada  BPH Migas. Baru setelah itu BPH Migas yang akan menentukan jumlah penambahan kuota tersebut. Jadi tidak serta merta Pertamina bisa menambah jumlah pasokan ke suatu daerah tanpa ada permintaan dari otoritas pemerintah setempat dan telah disetujui oleh BPH Migas….

Sekian dan mudah-mudahan bermanfaat….

Salam,-

Joe Trizilo

Perpres No.71 Tahun 2005 dikutip dari BPH Migas

About these ads

6 thoughts on “Subsidi BBM; kebijakan dua sisi mata uang yang sangat kontradiksi!!!!

  1. ken arok mengatakan:

    kenapa harus BBM yg disubsidi kalo mau membantu kalangan bawah..? Wong gak semua punya kendaraan bermotor. Mending subsidi BBM dicabut trus dialihkan ke subsidi sembako dan pendidikan.// sekolah/kuliah gratis..ua punya kendaraan bermotor. Mending subsidi BBM dicabut trus dialihkan ke subsidi sembako dan pendidikan.// sekolah/kuliah gratis..

  2. martini mengatakan:

    gan kapasitas kilang indonesia turun gan…dari yang 2juta barel perhari (ditahun2 sebelum krisis) ciut menjadi 950rb barel per hari…..itupun dalam waktu 2bulan turun lagi jadi 915rb barel perhari…..

    dari sekian banyak produksi minyak…ternyata alokasi minyaknya yang amburadul…minyak indonesia dipake buat mbayar utang yang jumlahnya 25% dari total APBN ditiap tahunnya.
    tapi mereka membelokkan bahwa APBN itu habis buat bayar subsidi BBM!!! itulah kebohongan publik gan!!! belum lagi alokasi BBM lebih berpihak pada industri dan manufactur…yah karena harga BBM untuk industri gak di patok harga 4500 perak!!! sehingga ketersediaan BBM diluar jawa jadi langka…anehnya pabrik sekelas astra agro lestari,pama persada, buma, freeport,newmont de-el-el lancar jaya gan!!….minyak itu politik gan…banyak kepentingan masuk!! makanya daripada di nikmati orang luar negeri lewat perusahaan2 gede…orang yang sugihnya “tanggung” juga pengin nikmatnya BBM murah gan….kan di UUD dah jelas bahwa kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat….entah itu golongan apapun!!…

    • az mengatakan:

      yoi bner bro kata2 “Subsidi” itu mnyesatkan
      kmrin mlm “kwik kian gie” njelasin di metro bgene(singkatnya aja ya)
      pmerintah ngbil minyak dari bumi kita ini gratis,walaupun yg ngmbil cevron ato pgeboran dari luar pemerintah tetep kebagian(walaupun sedikit) nah dari situ dikalikan 4500 kemudian dikurangi biaya operasional dll:hasilnya rpxxx
      nah rp xxx(ane lupa) itu dibuat beli minyak dari luar(karena minyk kita ga cukup,mklum sebagian diambil asing)nah kemudian hasilnya rp x(ternyata masih jauh sangat kecil dari keuntungan yg didapat pmerintah)jadi ga ada tuh defisit2nya
      nah seandainya pmerintah ga mau didikte asing dan ngelola sendiri tuh mnyak gmn?oke khn?keuntungan berlipat2 lagi

      lagian kalo “subsidi”palsu tersebut dihilangkan…saya yakin pertamina akan mati saing dan kita semua akan membeli minyak dari shell,ato petronas smua…….mampuslah dijajah di negeri sendiri…..(SBY dilawan)

  3. bjl mengatakan:

    yoi… sepakat sama martini…
    minyak itu politik, nggak di dalam negeri juga diluar negeri
    yang anehnya kan kita gak bisa mengolah minyak bumi menjadi premium/pertamax sendiri
    malah impor dari negeri orang. minyak mentah dan gas alam kita ekspor ke negeri orang
    masak sih sarjana indonesia goblok goblok, nggak ada yang bisa menyuling minyak?

    orang pintar dan punya kuasa menggobloki orang satu negara demi kepentingan sendiri/golongan
    ini sudah termasuk kejahatan terorganisir

    kita ibarat tikus mati di lumbung padi

  4. irwan mengatakan:

    ane bingung nih, apa bener subsidi dinikmati orang kaya bermobil mewah? setahu ane kata montir, mobil mewah secara secara teknis gak bakal pake premium, rusak mesinnya. ane gak yakin org2 bermobil mewah seperti lamborgini, porche, mercedes, bmw, hummer, bakal pake premium. Entah kalo yg punya avanza atau mbl2 di bawah 150 juta barunya (apalagi mobil yang dibeli bekas) dibilang mobil mewah juga…. kalo gini jemputan sekolah anak ane yg pake L300 bisa dianggep mewah juga hanya krn mobil pribadi….

  5. [...] Harga Minyak mentah global, pelan-pelan merangkak!!!!! Sudah bukan rahasia lagi, siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini dari partai manapun akan dipusingkan dengan kebijakan tentang subsidi BBM… yah… BBM bersubsidi mempunyai dua sisi mata uang yang sangat-sangat kontradiksi, yaitu populis dan efektif… Kebijakan subsidi BBM di negeri ini mempengaruhi banyak hal, hampir semua sektor ekonomi juga akan terpengaruh oleh kebijakan subsidi B … Read More [...]

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s