Bensin Eceran Vs UU RI Nomor 22 Tahun 2001, Dilematis Tanpa Akhir…

Yah… Bensin eceran, jujur saya sendiri terkadang juga membelinya disaat motor kehabisan bensin di jalan dan untuk ke SPBU jaraknya jauh sekali…. Sekitar 6 bulan yang lalu, khususnya di daerah saya dan kota sekitarnya, masyarakat yang berjualan bensin eceran tumbuh bak cendawan di musim hujan. Tidak hanya di gang-gang atau di jalan kecil, di jalan protokol pun bejibun berdiri kios bensin eceran bahkan di depan SPBU juga berjejer kios-kios bensin eceran.

Jualan Bensin eceran ini tidak susah, hanya mengantri di SPBU terus di masukkan ke botol-botol TM atau jerigen-jerigen kecil, Ditambah lagi barangnya tak busuk dan pasti laku… berbeda jika dagangan yang dijualnya berupa sembako, yang beresiko barangnya akan kadaluarsa. Namun di balik itu semua jualan bensin eceran ini sangat rentan dengan bahaya kebakaran, apalagi biasanya para pengecer ini suka mengindahkan factor safety dalam berjualan.

Keuntungan menjadi pengecer bensin  cukup menggiurkan.

Keuntungan dalam jualan bensin eceran ini juga cukup lumayan loh, dengan modal 4.500 dijual di harga 6.000 rupiah, sudah jelas-jelas 1.500 rupiah keuntungan yang masuk kantong, tinggal dikalikan berapa liter yang sanggup dijualnya dalam sehari. Misal:

setiap hari Mr Toyib mampu menjual 60 liter bensin eceran. Keuntungan Mr Toyib dalam sehari adalah 60 liter X 1.500 = 90.000 rupiah. Dan keuntungan Mr Toyib dalam sebulan adalah : 90.000 X 30 = 2.700.000 ribu.

Untung 2.7 juta dalam sebulan… siapa ndak mau??? Dan tentunya keuntungan yang besar inilah yang turut memicu menjamurnya pedagang bensin eceran.

Apakah jualan bensin eceran, melanggar hukum???

Mari kita tengok Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan gas bumi, pada Bab XI pasal 55 Tentang Pidana yang berbunyi :

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa jualan bensin eceran jelas-jelas melanggar pasal 55 ini, karena penjual bensin eceran tidak mempunyai ijin dalam pengangkutan BBM bersubsidi serta tidak mempunyai ijin niaga BBM bersubsidi. Ancaman dari pelanggaran pidana ini, orang yang terbukti sah mendistribusikan serta memperjualbelikan BBM bersubsidi tanpa ijin, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling besar 60 jeti… Ih ngeri!!!!!!!

Cukup sulit memberantas penjual bensin eceran, namun kalo niat pasti bisa.

Kenapa saya menyatakan seperti itu?? Memberantas penjual bensin eceran itu gampang-gampang susah. Wilayah Negara Indonesia itu luasnya mulai dari Sabang sampai Merauke dan itu sangat-sangat luas, saking luasnya tidak semua daerah terdapat SPBU yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur BBM bersubsidi ( dalam hal ini SPBU Pertamina yang paling banyak menyalurkan BBM bersubsisi). Mungkin di kota-kota besar terutama di pulau Jawa atau di Ibukota-Ibukota propinsi SPBUnya terdapat dimana-mana, namun bagaimana dengan daerah yang terpencil atau kalo nggak jalan penghubung antar kota ( terutama di luar Jawa ) ????

Seperti di sepanjang 120 KM dari Bontang ke Samarinda aja hanya terdapat 2 SPBU. Kasian banget warga masyarakat yang tinggal di daerah sepanjang jalan itu yang harus menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer hanya untuk menebus 4 liter bensin untuk motor bebeknya di SPBU…. Bisa-bisa belum nyampai SPBU sudah harus mendorong motornya berkilo-kilo meter…

Nah itu baru sebagian kecil contoh saja, lha bagaimana jika seandainya daerah itu merupakan daerah yang belum tersentuh sarana jalan darat, seperti halnya di daerah di pedalaman Kalimantan atau Papua?? Untuk menempuh ke daerah itu hanya bisa di tempuh dengan perahu kecil atau yang biasanya disebut perahu ketinting. Belum lagi di beberapa daerah di pedalaman Papua, yang mana bansin itu hanya bisa diangkut melalui pesawat???

Itulah kenapa saya katakan sulit untuk memberantas penjual bensin eceran. Namun dibalik kesulitan itu sebenarnya masih ada jalan untuk menegakkan aturan. Yaitu dengan memilah-memilah daerah mana saja yang boleh dan tidak boleh ada penjual bensin eceran. Daerah yang sudah mempunyai jumlah SPBU sebanding dengan luas wilayahnya dibedakan dengan daerah yang seperti saya ilustrasikan diatas. Bagi daerah yang jumlah SPBUnya sebanding dengan luas wilayahnya harus tegas dalam menegakkan aturan UU RI No 22 tahun 2001, dan bagi daerah yang seperti saya ilustrasikan diatas, ya diberikan toleransi lah….. :D ….

Kalo sudah di tegasin, terus pengecernya di bagaimanain???

Ya sudah jelas, para pengecer kan masyarakat juga. Sebelum menegakkan aturan pemerintah seyogyanya memberikan pembinaan kepada pengecer bensin (karena tidak sedikit jualan bensin eceran menjadi satu-satunya mata pencahariannya) agar supaya nantinya bisa beralih ke komoditi selain BBM bersubsidi. Dan bagi konsumen bensin eceran sudah pasti akan berusaha sendiri  untuk selalu menjaga bensinnya Full Tank, karena resiko dorong ditanggung sendiri…. :D  Nah sekarang kita balikkan lagi kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Mau nggak menegakkan aturan sesuai UU RI No 22 tahun 2001????

About these ads

12 gagasan untuk “Bensin Eceran Vs UU RI Nomor 22 Tahun 2001, Dilematis Tanpa Akhir…

  1. Cicakmerah mengatakan:

    padahal penjual eceran gitu guna banget klo pas hari jumat..
    mentang2 ada sholat jumat, SPBU tutup jam 11.. kadang perlu ngisi buat perjalanan pulang n sholat di deket rumah.. isinya di penjual eceran deh

  2. TDF mengatakan:

    yap ada kalanya hukum harus menyesuaikan kondisi sosial, selama infrastruktur berupa SPBU blm ada ya penjual bensin eceran jadi andalan

  3. IN mengatakan:

    ini critanya pemerintah melahirkan UU seperti buah simalakama. ditegakkan masyarakat susah, tdk ditegakkan juga bawa musibah… kalau UU ditingkat pusat, di daerah ada PERDA. kira-kira boleh/tdk ya PERDA dikeluarkan utk mengatur batasan harga eceran agar para pelangsir tdk seenaknya menetapkan harga. kalau selisih harga/untungnya hanya sedikit, secara tdk langsng pelangsir akan berhenti atau memilih untuk berbisnis yg lain

  4. Herpin Pranoto Madiun mengatakan:

    Mending UU yang dirubah, penjual BBM eceran biasanya masyarakat kecil…lho. Masa’ yang boleh jual BBM hanya orang berduit. ..kaum elite yang bisa membuat SPBU. UU Migas sendiri , secara ideologi kurang Pancasilais…karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan kaum pemodal. Penegakan hukum di Indonesia itu lucu, tajam ke bawah..tumpul ke atas. Kepentingan ekonomi sangat mempengaruhi penegakan hukum.

  5. marzzuQ mengatakan:

    seorang kapolres di kaltim bicara dihadapan saya.kurang lebihnya begini : ” kalau pengecer menimbun bbm untuk di jual dan jumlahnya tidak banyak. masih kita toleransi dengan alasan kemanusiaan walaupun itu melanggar UUD Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan gas bumi,Bab XI pasal 55.kapolres yang bergelar Sarjana Hukum ternyata baik hati juga ya.padahal sebagai orang awam membaca pasal 55 di situ tidak ada ketentuan niaga BBM sekian liter baru di tindak pidana.jadi kalo jual 1 liter mestinya di tangkap semua dong pengecer di pinggir jalan.nyatanya kan tidak,yang dipidana kan yang menjual ratusan liter kok aneh ya hukum di negri kita.jangan jangan Aparat KEPOLISIAN kita ingin di sebut sebagai pahlawan utuk menutupi korengnya……

  6. rasip mengatakan:

    klu menurut saya pengecer itukan membantu masarakat,,buktinya dia jual ke masarakat bkn ke luar negeri……………….

  7. GOODBLES mengatakan:

    KL MENURUT SAYA SIH ITU BOLEH-BOLEH AJA, YG PENTING KL PENJUALANNYA 1 LITER YA JUMLAHNYA HRS CUKUP JANGAN DIKURANGI MENJADI STENGAH LITER WAH ITU BAHAYA BUAT KONSUMENNYA………

  8. pengecer bensin mengatakan:

    klu gue sih oke2 aja dilarang,yg penting pemerintah menyediakan lapangan kerja,udh capek mas nglamar sana sini. Yg pasti kita kn gk mencuri tu bensin,kita beli kok….jd dmn salahnya??? Mending jgn disubsidi tu bbm,biar enak nyari mkan mas….

  9. uyun mengatakan:

    Orang tua saya harus dipenjara karna UU gak manusiawi itu !!!

  10. hourie mengatakan:

    asal asalan aja tu UU.., bikinnya lagi pada molor kali!! tu kan ga sesuai pancasila yaitu sila ke 2 dan ke 5,, tu UU artinya masyrakat kecil ga bisa Jual BBM yang bisa cuma masyarakat Elit!! masa masyarakat kecil mo cari makan aja di bikin susah,, emang pemerintah uda bisa nyediain lapangan kerja buat masyarakat kecil apa?! ubah tu UU ga adil

  11. ipoel mengatakan:

    Peraturan itu harus tegas jangan bersayap, sehingga menambah kesempatan kepada pihak terkait untuk mencari kesalahan masyarakat yang tidak memahami. UU atau peraturan itu sendiri.

  12. randafadilah mengatakan:

    di daerah saya pedalaman kalimantan timur, mayoritas usahnya nelayan dan alat transportasi utama adalah ketinting, baru-baru ini di daerah saya di gelar rajia pengecer BBM oleh pihak kepolisian, katanya apapun alasannya tidak boleh ada pengecer minyak, sementara di daerah saya belum ada yang namanya APMS apalgi SPBU, bagaiman nasip para nelayan sementara dari kepolisian tidak memberikan jalan keluar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s